Tom Lembong Kini Diusulkan Kena Sanksi, Ada Apa ? Di akhir 2025, nama Thomas Lembong atau biasa disapa Tom Lembong kembali jadi perbincangan hangat di kalangan publik Indonesia. Mantan Menteri Perdagangan era Jokowi ini sempat terseret kasus impor gula kristal mentah yang kontroversial, dan kini ada berita harian usulan sanksi yang menyita perhatian. Bukan Tom yang diusulkan kena sanksi, tapi justru tiga hakim yang menangani perkaranya. Komisi Yudisial baru saja merekomendasikan sanksi non-palu selama enam bulan karena diduga melanggar kode etik. Ini jadi babak baru drama hukum yang dimulai sejak Juli lalu, ketika Tom divonis 4,5 tahun penjara tapi kemudian dibebaskan lewat abolisi presiden. Apa sebenarnya yang terjadi?
Latar Belakang Kasus Tom Lembong Impor Gula
Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam penerbitan izin impor gula kristal mentah pada 2015-2016, saat Tom menjabat Menteri Perdagangan. Jaksa menuduhnya memberi izin impor 105 ribu ton gula di luar kuota resmi, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 400 miliar. Tom ditetapkan tersangka pada Februari 2025 oleh Kejaksaan Agung, setelah penyidikan panjang yang melibatkan saksi kunci dari kementerian dan perusahaan impor. Sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat berlangsung sengit, dengan Tom membela diri bahwa keputusan itu bagian dari kebijakan stabilisasi harga gula nasional. Namun, majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua menyatakan Tom bersalah karena melampaui wewenang tanpa koordinasi dengan kementerian terkait.
Vonis Pengadilan dan Abolisi Presiden
Puncaknya pada Juli 2025, majelis hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara plus denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 9 tahun, tapi tetap memicu kontroversi karena dianggap tak adil oleh pendukung Tom. Ia langsung mengajukan banding, tapi kejutan datang pada Agustus saat Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi, membebaskan Tom sepenuhnya. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan kontribusi Tom di masa lalu, meski menuai kritik dari pegiat antikorupsi yang bilang ini melemahkan penegakan hukum. Tom bebas murni, tapi kasusnya tak berhenti di situ—kini giliran hakim yang disorot karena diduga ada kejanggalan dalam proses sidang.
Usulan Sanksi Untuk Tom Lembong dari Komisi Yudisial
Komisi Yudisial, lembaga pengawas hakim, melakukan pemeriksaan mendalam atas pengaduan dari kuasa hukum Tom, Ari Yusuf Amir, yang menilai majelis hakim melanggar kode etik. Hasilnya, KY menyatakan ketiga hakim bersalah karena tak netral, seperti membiarkan bukti tak lengkap dan penilaian subjektif. Sanksi yang diusulkan adalah non-palu selama enam bulan—artinya mereka dilarang mengadili kasus apa pun, tapi masih terima gaji. Dua hakim bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, satu lagi di Tangerang. KY sudah kirim rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk keputusan akhir. Ini jadi sinyal kuat bahwa pengawasan etik hakim semakin ketat, terutama di kasus korupsi berprofil tinggi. Pendukung Tom anggap ini pembenaran atas vonis yang dianggap salah, sementara kritikus bilang ini bukti sistem hukum perlu reformasi lebih dalam.
Kesimpulan
Kasus Tom Lembong yang kini berlanjut ke usulan sanksi hakim menunjukkan betapa rumitnya penegakan hukum di Indonesia, dari vonis pidana hingga pengawasan etik. Di akhir 2025, ini jadi pelajaran bahwa keadilan tak selalu hitam-putih—ada lapisan politik, kemanusiaan, dan integritas lembaga. Bagi masyarakat, kejadian ini dorong kewaspadaan lebih tinggi terhadap proses hukum, sementara bagi pejabat publik seperti Tom, jadi pengingat risiko kebijakan kontroversial. Semoga rekomendasi KY ini bawa perbaikan sistem, agar kasus serupa tak lagi jadi bola liar. Yang jelas, Tom kini bebas, tapi cerita ini belum tentu selesai total.