Banyak Massa Buruh Demo di Depan Balai Kota DKI. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja kembali menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Balai Kota DKI Jakarta pada 28 Januari 2026. Massa yang datang dari berbagai kawasan industri di Jabodetabek ini menuntut kenaikan upah layak, penghapusan outsourcing, serta penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan pekerja. Aksi berlangsung damai meski sempat memadati Jalan Medan Merdeka Selatan hingga beberapa ruas jalan sekitar. Demonstrasi ini menjadi salah satu yang terbesar di awal tahun ini, menunjukkan ketidakpuasan buruh terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan yang belum berpihak pada mereka. REVIEW FILM
Kronologi Aksi dan Tuntutan Utama: Banyak Massa Buruh Demo di Depan Balai Kota DKI
Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dengan massa berkumpul di depan Balai Kota. Buruh membawa spanduk dan yel-yel yang menuntut kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2026 sesuai kebutuhan hidup layak. Mereka menilai angka yang diusulkan pemerintah daerah terlalu rendah dibandingkan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain itu, tuntutan penghapusan outsourcing masih menjadi isu utama karena banyak buruh merasa hak-hak mereka tidak terlindungi.
Massa juga menolak revisi aturan ketenagakerjaan yang dianggap mempermudah pemutusan hubungan kerja dan memperpanjang masa kontrak kerja. Beberapa orator dari serikat buruh bergantian berorasi, menyoroti kondisi pekerja kontrak yang sulit naik jabatan dan mendapat jaminan pensiun. Aksi berlangsung hingga sore tanpa bentrok berarti dengan aparat keamanan. Petugas melakukan pengamanan ketat dengan barikade besi, tapi suasana tetap kondusif berkat koordinasi antara panitia aksi dan polisi.
Respons Pemerintah Daerah dan Situasi di Lapangan: Banyak Massa Buruh Demo di Depan Balai Kota DKI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons dengan mengirim perwakilan untuk menerima pernyataan sikap dari buruh. Sekretaris Daerah DKI sempat menemui perwakilan massa di halaman Balai Kota dan mendengarkan tuntutan secara langsung. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah sedang membahas usulan upah minimum dengan memperhatikan data inflasi, produktivitas, serta kondisi ekonomi pasca-pandemi. Namun, buruh menilai respons itu masih terlalu umum dan menuntut kepastian angka kenaikan yang lebih tinggi.
Di lapangan, massa tetap tertib meski cuaca panas. Beberapa kelompok membagikan air mineral dan masker kepada rekan-rekan yang kelelahan. Tidak ada laporan bentrok atau kerusuhan, meski lalu lintas di sekitar Monas sempat terganggu selama beberapa jam. Aparat keamanan menjaga jarak aman dan memastikan akses darurat tetap terbuka. Demonstrasi ini juga diikuti elemen masyarakat sipil yang mendukung buruh, termasuk aktivis hak pekerja dan mahasiswa, menambah kekuatan massa secara keseluruhan.
Dampak dan Harapan ke Depan
Aksi ini memberikan tekanan lebih besar bagi pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum tahun ini. Buruh berharap angka yang disepakati bisa mendekati kebutuhan hidup layak yang mereka hitung sendiri berdasarkan survei harga kebutuhan pokok. Selain itu, tuntutan penghapusan outsourcing diharapkan masuk dalam pembahasan revisi aturan ketenagakerjaan nasional yang sedang berlangsung.
Dampaknya langsung terasa pada lalu lintas ibu kota, dengan beberapa ruas jalan ditutup sementara dan pengendara diminta mencari jalur alternatif. Bagi buruh, aksi ini menjadi bentuk ekspresi kolektif bahwa mereka tidak akan diam jika hak-hak dasar terus terabaikan. Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan lebih responsif agar demonstrasi serupa tidak berulang setiap tahun. Buruh menegaskan akan terus mengawal proses pengumuman upah minimum hingga akhir Februari mendatang.
Kesimpulan
Ribuan buruh yang demo di depan Balai Kota DKI menegaskan bahwa isu upah layak dan perlindungan pekerja masih jadi prioritas utama. Aksi damai ini berhasil menyampaikan pesan tanpa kekacauan, tapi juga menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan ketenagakerjaan saat ini. Pemerintah daerah kini punya tugas berat untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja, pengusaha, dan stabilitas ekonomi. Harapannya, dialog lebih intensif bisa menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak. Buruh sudah menyuarakan suaranya dengan jelas—tinggal menunggu respons nyata dari yang berwenang agar hak mereka benar-benar terpenuhi.